The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) bersama Pemerintah Jambi meluncurkan nota kesepahaman (MoU) yang bertujuan meningkatkan inklusi pekebun sawit dalam ekosistem berkelanjutan melalui skema sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). MoU ini menunjukkan adanya upaya bersama untuk mendukung agar lebih banyak pekebun swadaya yang terlibat dalam pasar sawit berkelanjutan, mengingat sedikitnya jumlah pekebun swadaya yang bersertifikat saat ini.
“Ini merupakan skema percontohan pertama RSPO yang memanfaatkan kebijakan Pemerintah untuk mendukung praktik berkelanjutan dalam produksi sawit oleh pekebun, dan kami berharap hal ini dapat menanamkan konsep pelibatan yang nyata dan efektif,” ujar Senior Manager, RSPO Smallholder Programme Indonesia Guntur Cahyo Prabowo, baru-baru ini.
“Bekerjasama dengan pemerintah dan para pihak lainnya, termasuk skema, standar atau inisiatif nasional, kami dapat mengatasi hambatan struktural bagi para pekebun sekaligus memastikan penegakan kebijakan yang konsisten untuk mendorong terjadinya perubahan berskala besar,” tambah dia.
Melalui hubungan dengan pemerintah sebagaimana dikehendaki, RSPO berupaya menjembatani antara pemerintah beserta para pihak berkepentingan yang memengaruhi kebijakan dengan sumber daya dan pengetahuan teknis yang dibutuhkan untuk memajukan kebijakan dan praktik sawit berkelanjutan yang bersertifikat.
Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Dedi Junaedi mengatakan, sertifikasi ISPO di tingkat negara membuka jalan bagi produksi minyak sawit yang lebih berkelanjutan, dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan adalah jalan ke depan untuk mendorong perubahan berkelanjutan yang sistemik dan meningkatkan daya saing perkelapasawitan Indonesia.(*)
